Ini Lho, Daerah di Indonesia dengan Kondisi Pendidikan yang Masih Mengenaskan!
Sebagai negara yang berkembang, Indonesia terus membenahi sistem
pendidikannya agar lebih berkualitas. Namun, sistem pendidikan yang
tidak merata hingga saat ini masih menjadi tugas yang harus dituntaskan
oleh masyarakat Indonesia. Pendidikan yang hanya berpusat di kota-kota
besar semakin membuat sistem pendidikan di daerah-daerah semakin
terpuruk. Berikut ini adalah beberapa daerah di Indonesia dengan kondisi
pendidikannya yang dikatakan masih kurang jika dibandingkan dengan
daerah lainnya di Indonesia:
Papua
Siapa yang tidak kenal Papua? Papua merupakan provinsi yang terletak di
wilayah paling timur di Indonesia. Perkembangan pendidikan di Papua
dinilai belum berjalan maksimal sehingga rendahnya tingkat pendidikan
rata-rata masyarakat Papua menjadi akar permasalahan yang berdampak pada
persoalan lain yakni politik, sosial, maupun ekonomi.
Propinsi yang mayoritas penduduknya suku Asmat ini masih terbelakang
dalam hal sistem pendidikannya. Salah satu penyebab rendahnya kualitas
pendidikan karena belum banyak stimulasi (rangsangan) yang diberikan
secara sengaja sejak anak masih usia dini. Anak-anak di Papua lebih
banyak berkembang alami tanpa diperkenalkan dengan wahana edukasi,
misalnya seperti bersekolah.
Anak-anak di Papua, terutama masa-masa usia emas (3-5 tahun) dibiarkan
tumbuh tanpa diajarkan tentang pendidikan. Berbeda dengan propinsi
lainnya di Indonesia yang sudah mendirikan PAUD (Pendidikan Anak Usia
Dini) guna menstimulasi otak anak. Jangankan PAUD, usia normal untuk
sekolah yakni 6-7 tahun saja mereka tidak mau untuk memasuki bangku SD.
Hal ini bisa terjadi karena kesadaran dari orang tua dan dari segi
fasilitas pendidikan di Papua itu sendiri.
Salah satu program yang bisa dilakukan agar pendidikan di Papua lebih
baik yakni dengan mendirikan PAUD di berbagai daerah. Minimal satu
daerah dengan satu PAUD. Pembangunan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)
terpadu di setiap daerah adalah hal yang mutlak dilakukan. Keberadaan
PAUD menurutnya berfungsi membina, menumbuhkan, dan mengembangkan
seluruh potensi anak usia dini secara optimal (pendidikan, kesehatan dan
iman) sehingga terbentuk perilaku dan kemampuan dasar sesuai dengan
tahap perkembangannya agar memiliki kesiapan untuk memasuki pendidikan
selanjutnya.
Kondisi gedung-gedung sekolah yang cukup miris di Papua juga turut
membuktikan bahwa pendidikan di propinsi ini masih jauh tertinggal.
Fasilitas sekoah seadanya dengan tenda-tenda dan bangku yang tidak layak
masih perlu diperhatikan. Selain itu, rendahnya kualitas pengajar dan
sarana prasarana yang belum memadai menjadi penghambat peningkatan
kualitas pendidikan di Papua. Untuk memajukan pendidikan di Papua
dibutuhkan komponen semua pihak. Tidak hanya dari pemerintah, masyarakat
yang belum sadar arti penting pendidikan juga menjadi salah satu
penghambat.
NTB
Nusa Tenggara Barat adalah sebuah provinsi di Indonesia. Sesuai dengan
namanya, provinsi ini meliputi bagian barat Kepulauan Nusa Tenggara. Dua
pulau terbesar di provinsi ini adalah Lombok yang terletak di barat
dan, Sumbawa yang terletak di timur. Ibukota provinsi ini adalah Kota
Mataram yang berada di Pulau Lombok.
NTB masih dihadapkan pada permasalahan pendidikan yang sangat berat dan
kompleks, terutama menyangkut pemerataan kesempatan belajar, peningkatan
mutu dan relevansi pendidikan. Dalam hal pendidikan, NTB tergolong
wilayah yang masih rendah. Di daerah tersebut masih menghadapi banyak
masalah yang perlu diatasi bersama. Masalah tersebut antara lain
masyarakat yang belum memahami pentingnya pendidikan bagi anak usia
dini, baik formal maupun nonformal, serta mutu pendidikan kejuruan yang
relatif sangat kurang.
Selain itu, minat masyarakat melanjutkan pendidikan ke jenjang yang
lebih tinggi relatif masih rendah serta masih tingginya angka buta
huruf. Berdasarkan hasil survei, di NTB hingga kini terdapat sekitar
417.991 warga yang masih menyandang buta aksara.
Dalam hal pemerataan kesempatan belajar misalnya, permasalahan yang
dihadapi masih kurangnya sarana dan prasarana pendidikan, masih
tingginya angka putus sekolah dan masih banyaknya anak usia sekolah yang
tidak melanjutkan sekolah. Pemerintah daerah terus berusaha untuk
mengembangkan pendidikan lebih baik di NTB. Salah satunya dengan
mengangkat guru bidang studi tertentu yang langka, meningkatkan jumlah
dana dan penerima beasiswa serta meningkatkan proses pembelajaran.
Fasilitas pendidikan yang ada di masih tergolong minim. Menambah gedung
dan ruang kelas baru serta mengembangkan SMP terbuka, SD dan SMP satu
atap yang berlokasi di kecamatan, serta melengkapi sarana laboratorium
IPA, biologi, bahasa dan komputer bisa menjadi salah satu alternatif
yang bisa dilakukan.
Dari segi lapangan pekerjaan, masalah yang dihadapi adalah masih
rendahnya daya serap lapangan kerja terhadap lulusan sekolah. Kendati
berbagai masalah dan keterbatasan yang masih dihadapi, satu hal yang
harus terus dilakukan adalah tetap menumbuhkan tekad dan motivasi untuk
terus meningkatkan mutu pendidikan di daerah ini.
Aspek mutu harus dijadikan sasaran utama pendidikan, karena dengan mutu
pendidikan yang baik, kita akan mampu menghasilkan output berupa
insan-insan muda berkualitas yang merupakan calon pemimpin masa depan.
Dalam peningkatan mutu pendidikan, pemerintah NTB telah menempuh
beberapa langkah. Di antaranya melakukan diversifikasi jurusan dengan
membuka sekolah-sekolah kejuruan yang menitikberatkan pada pendidikan
keterampilan. Hal ini dilakukan karena masih rendahnya daya serap
lapangan kerja terhadap lulusan sekolah, khususnya sekolah menengah umum
(SMU).
NTT
Nusa Tenggara Timur identik dengan komodo. Sebuah provinsi Indonesia
yang terletak di tenggaranya Indonesia. Provinsi ini terdiri dari
beberapa pulau, antara lain Flores, Sumba, Timor, Alor, Lembata, Rote,
Sabu, Adonara, Solor, Komodo dan Palue. Ibukotanya terletak di Kupang,
Timor Barat. Provinsi ini terdiri dari kurang lebih 550 pulau, tiga
pulau utama di Nusa Tenggara Timur adalah Flores, Sumba dan Timor Barat.
Meski memiliki pulau yang banyak, namun hingga saat ini kualitas
pendidikan di Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) masih tergolong rendah
dibandingkan dengan provinsi lain di Indonesia. Yang menjadi kendala
utama kemerosotan kualitas pendidikan di NTT adalah kesiapan Sumber Daya
Manusia (SDM) tenaga pendidik. Saat ini, 44,63 % dari 80 ribu guru di
NTT masih berijazah SMA. Alhasil, transformasi pendidikan di NTT belum
bisa dikatakan berkembang.
Kendala lainnya adalah penyerapan tenaga guru yang tidak berimbang
antara daerah perkotaan dan pedesaan. Di daerah pedesaan, satu guru bisa
mengajar lima kelas untuk tingkat Sekolah Dasar (SD) karena kekurangan
guru. Sementara, di daerah perkotaan, jumlah guru malah lebih banyak.
Perkembangan dunia pendidikan di Propinsi Nusa Tenggara Timur (NTT)
masih sangat memperihatinkan. Kondisinya masih serba kekurangan dan
keterbatasan, tidak ada fasilitas laboratorium dan buku-buku
perpustakaan. Bisa dibuat contoh, SMK yang dianggap unggulan saja tidak
ada fasilitasnya seperti laboratorium yang sangat terbatas bisa dianggap
tidak ada, buku-buku di Perpustakaan juga. Masih jauh dari fasilitas
pendidikan yang bisa di ketegorikan memadai.
Secara keseluruhan, sekolah-sekolah di Propinsi Nusa Tenggara Timur
sungguh bisa dikatakan sangat tertinggal jika dibandingkan dengan daerah
lain seperti di Sumatera, Jawa dan di daerah lain di propinsi di
Indonesia. Bahkan, terdapat sekolah yang gurunya setiap hari mengajar
sampai 6 kelas dalam waktu yang sama dan lain mata pelajarannya hal
seperti ini juga perlu mendapat perhatian tentang tenaga pengajar.
Kalimantan
Kalimantan, salah satu pulau terbesar di Indonesia yang hingga saat ini
perlu mendapat perhatian lebih dari segi pendidikan. Apalagi dengan
wilayahnya yang berbatasan dengan Malaysia. Pendidikan di wilayah ini
sekan kian terpuruk karena dekat dengan wilayah perbatasan. Sebagian
besar wilayah di Kalimantan belum mendapatkan pendidikan yang merata.
Salah satunya adalah kualitas pendidikan yang ada di Propinsi Kalimantan
Tengah.
Kualitas pendidikan di Provinsi Kalimantan Tengah masih rendah. Selain
presentase lembaga pendidikan yang masih sedikit dibanding dengan
provinsi lain, tingkat kelulusannya juga masih mendekati batas minimum.
Untuk meningkatkan mutu dan kualitas pendidikan di Kalimantan Tengah
harus diupayakan melalui peningkatan mutu dan kualitas pendidik,
fasilitas pelayanan untuk jenjang pendidikan menengah ke atas, khususnya
di daerah pedesaan.
Penyebab rendahnya kualitas pendidikan di Kalimantan Tengah adalah
kurangnya tenaga pendidik yang berkompeten. Padahal juru kunci suksesnya
kualitas suatu pendidikan adalah guru. Hal ini terlihat pada hasil Uji
Kompetensi Awal (UKA) guru baru-baru ini yang menempatkan provinsi
Kalimantan Tengah menempati peringkat 5 terendah Se-Indonesia.
Di daerah Puruk Cahu misalnya, hingga saat ini keberadaan tenaga
pengajar di daerah ini masih sangat sedikit. Hampir setiap sekolah di
daerah kekurangan guru. Selain kekurangan guru, persoalan lain di daerah
pedalaman ialah kurang disiplinnya guru.
Aceh
Aceh dikenal sebagai serambi Mekah karena mayoritas penduduknya yang
beragama muslim dan propinsi yang kental akan aturan-aturan islam.
Propinsi paling barat Indonesia ini tergolong rendah dalam kualitas
pendidikannya. Provinsi Aceh merupakan salah satu daerah yang
mendapatkan dana Otonomi Khusus (Otsus) dari pemerintah pusat. Sejak
tahun 2008 hingga tahun 2013, provinsi paling barat Indonesia ini telah
mengelola sekitar Rp27,3 triliun dana tersebut. Namun, meskipun
mendapatkan kucuran dana sebesar itu sistem pendidikan di Aceh tergolong
kategori tertinggal.
Lalu, apa yang membuat pendidikan di Aceh masih tergolong rendah? Hal
ini disebabkan karena sebagian kabupaten memang masih memprioritaskan
pembangunan fisik. Lihat saja Kota Lhokseumawe. Pada tahun 2013,
anggaran di sektor pendidikan mereka mencapai Rp 224 miliar. Pada tahun
2014 dinaikkan jumlahnya menjadi Rp 234 miliar. Namun, alokasi
terbesarnya atau sebesar 50% lebih masih dialokasikan untuk pembangunan
fisik.
Pembangunan fisik yang lebih diprioritaskan sehingga membuat mutu
kualitas pendidikan itu sendiri tidak memadai. Pembangunan fisik
pendidikan tidak di imbangi dengan mutu kualitas yang ada membuat Aceh
menjadi daerah yang tergolong rendah dalam segi pendidikan. Meski
disokong dana melimpah, namun pendidikan Aceh masih berpredikat rapor
‘merah’. Tercatat, dari 56.981 peserta, sebanyak 785 siswa (1,38 %)
SMA/sederajat dinyatakan gagal pada UN 2013/2014. Hal ini membuktikan
bahwa mutu pendidikan dan pembangunan fisik tidak sejalan sehingga hasil
yang di dapatkan juga tidak maksimal.
Sesuai data analisis terhadap anggaran publik Aceh tahun 2012, banyak
pembangunan sektor pendidikan yang masih mementingkan pembangunan
infrastuktur tapi meninggalkan pembangunan mutu pendidikan. Akibatnya,
fasiltas sekolah di Aceh cukup memadai tapi mutu pendidiknya sangat
kurang. Salah satu contohnya, hanya 1 dari 5 orang guru di semua jenjang
pendidikan yang bersertifikasi. Jumlah guru di Aceh sekitar 117.978
orang. Bahkan Kualitas guru di Aceh berada pada peringkat 28 nasional
se-Indonesia.
Maka, sudah selayaknya pemerintah mulai memfokuskan anggaran pada
peningkatan mutu pendidikan untuk tenaga pendidik, bukan hanya dari segi
fasilitas. Penyebaran tenaga didik yang tidak merata juga merupakan
poin penting yang harus dilakukakan. Karena daerah pedalaman kekurangan
guru yang berkualitas.
Bengkulu
Propinsi yang terletak di barat daya propinsi Sumatera ini masih
memiliki perhatian yang penting dari segi pendidikan. Tingkat pendidikan
masyarakat di Provinsi Bengkulu masih cukup rendah, yang rata-rata
hanya mengeyam pendidikan tamatan Sekolah Dasar (SD). Kepala Perwakilan
BKKBN Provinsi Bengkulu mencatat kondisi pendidikan masyarakat itu
diketahui berdasarkan hasil Sensus Penduduk (SP)2010 menyebutkan bahwa
tingkat pendidikan di masyarakat di Provinsi Bengkulu masih rendah.
Bengkulu berada pada indek pendidikan 91,9 dengan angka melek huruf
sebesar 95,30%.
Tingkat kepedulian masyarakat yang masih rendah terhadap pendidikan,
membuat propinsi Bengkulu masih jauh tertinggal dengan propinsi yang
lain. Mayoritas masyarakat di daerah ini mengenyam pendidikan hanya
sampai tingkat SMP. Fasilitas pendidikan yang kurang memadai juga
menjadi hal penting yang harus mendapat perhatian di Bengkulu
Maluku
Maluku merupakan provinsi tertua yang ada di Indonesia. Meskipun
termasuk provinsi tertua, namun tidak lantas membuat pendidikan di
Wilayah ini memadai. Di antara 33 propinsi yang ada di Indonesia,
pendidikan di Maluku Utara menempati urutan ke -27 se-Indonesia. Hal ini
membuktikan begitu rendahnya kualitas pendidikan yang ada di Maluku
Utara.
Berbagai sistem perbaikan pendidikan telah diusahakan di Maluku, yakni
dengan tujuan mewujudkan pendidikan yang lebih bermutu pengembangan dan
perbaikan kurikulum dan sistem evaluasi, perbaikan sarana pendidikan,
pengembangan dan pengadaan materi ajar, serta pemberian pendidikan dan
pelatihan bagi guru.
Tetapi upaya pemerintah tersebut belum memberikan dampak yang signifikan
dalam meningkatkan mutu pendidikan Maluku Utara. Hal ini karena
disebabkan oleh permasalahan-permasalan khusus dalam pendidikan di
Maluku Utara, yaitu di antaranya rendahnya kualitas guru, rendahnya
kesejahteraan guru, rendahnya prestasi siswa, minimnya kemauan belajar,
dan mahalnya biaya pendidikan. Hal semacam ini dapat dirasak oleh
seluruh sekolah di Maluku Utara, terutama lagi di daerah-daerah
terpencil.
Banten
Banten, propinsi yang masih tergolong baru ini juga memiliki kualitas
pendidikan yang masih rendah. Banten adalah daerah yang kaya akan
potensi sumber daya alam. Namun, kekayaan Sumber Daya Alam Banten ini
tidak diimbangi dengan kualitas sumber daya manusianya. Banten adalah
provinsi dengan tingkat pengangguran tertinggi di Indonesia.
Kualitas pendidikan di Provinsi Banten saat ini belum memadai. Hal ini
disebabkan belum terpenuhinya sarana dan prasarana pendidikan dan belum
seimbangnya kualitas serta kuantitas tenaga pendidik dengan jumlah anak
didik. Salah satu penyebab rendahnya kualitas sumber manusia adalah
rendahnya kualitas pendidikan. Salah satu indikatornya adalah minimnya
lulusan SMA yang melanjutkan pendidikan ke jenjang pendidikan yang lebih
tinggi. Data dari Badan Pusat Statistik menunjukan bahwa di Banten
hampir 90% masyrakat yang berumur 19-24 tahun tidak mengenyam pendidikan
di perguruan tinggi. Kesadaran masyarakat yang melanjutkan ke Perguruan
Tinggi sangat minim di Provinsi tersebut.
 |
|
Kualitas pendidikan yang ada di propinsi Banten kini sangat
memprihatinkan. Hal ini bisa terlihat dari beredarnya kunci jawaban
ujian nasional yang diperjualbelikan. Bahkan, untuk kunci jawaban satu
mata pelajaan dibeli dengan harga Rp 150.000. Fenomena seperti ini
menjadi tugas para pendidik untuk lebih giat dalam mengembangkan
pendidikan di Propinsi Banten. Pemerintah kabupaten/kota di Banten harus
memiliki komitmen yang kuat dalam peningkatkan sarana pendidikan sesuai
dengan kemampuan yang dimilikinya khususnya dalam upaya meningkatkan
partisipasi dan prestasi pendidikan.
REFERENSI :
http://www.berkuliah.com/2014/11/ini-lho-daerah-di-indonesia-dengan-kondisi-pendidikan-masih-mengenaskan.html
JAKARTA - Kementerian
Pendidikan dan Kebudayaan pada tahun 2012 akan memberi perhatian khusus
kepada daerah yang tertinggal dalam pembangunan pendidikannya.
"Kemdikbud akan memberi prioritas ke daerah-daerah seperti Papua, Papua
Barat, yang pendidikan dasarnya tertinggal. Sekolah dasar di Papua
tertinggalnya sampai 12 tahun. Kalau tidak dilakukan percepatan akan
semakin tertinggal," kata Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Mohammad Nuh
pada jumpa pers akhir tahun di Jakarta, Jumat. Mendikbud melanjutkan,
tidak perlu mencari siapa yang salah yang terpenting bagaimana ke
depannya."Kita harus jemput bola khususnya di daerah yang tertinggal
pendidikannya," kata M Nuh. Saat ini Papua dan Papua Barat pendidikannya
memprihatinkan. Nuh menyebutkan untuk SMP di Papua ketertinggalannya
hingga 15 tahun. Sementara SD di Papua Barat mencapai 24 tahun
Ketertinggalannya. "Karena itu semua sumber harus diarahkan ke daerah
tertinggal tersebut," katanya. Pada paparan akhir tahun Kemendikbud Nuh
menegaskan tahun 2012 akan menjadikan tahun layanan kepada mereka yang
tak terjangkau. Hal itu merupakan bagian dari upaya melanjutkan dari
program keramahan sosial yang ditandai dengan menjemput lulusan
SMA/MA/SMK dari keluarga miskin masuk perguruan tinggi. Namun Nuh
mengakui untuk menjangkau yang tak terjangkau itu butuh waktu. "Dan itu
selesainya bisa 10 tahun lagi," katanya. Dalam kesempatan itu, Nuh
mengatakan pada tahun 2011 telah dikeluarkan Permen No.60 / 2011 tentang
larangan pungutan biaya operasional sekolah dan larangan pungutan biaya
investasi sekolah.Peraturan itu lanjut Nuh melarang sekolah negeri
memungut biaya untuk membuat kelas baru serta rehabilitasi sekolah.
"Kepala sekolah yang melanggar bisa kena sanksi teguran, mutasi serta
sanksi administratif," katanya. Rp 3,9 T Untuk Siswa Miskin Anggaran
pendidikan pada tahun 2012 di Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan
(Kemendikbud) sebesar Rp 29,19 triliun. Kemendikbud menyiapkan subsidi
sekitar Rp 3,9 triliun bagi 6 juta siswa dan mahasiswa tidak mampu.
“Saat ini terdapat 1,18 juta siswa putus sekolah dan 2,33 juta lulusan
SD-SMA yang tidak bisa melanjutkan ke jenjang pendidikan yang lebih
tinggi karena alasan faktor ekonomi,” ujar Mendikbud M Nuh dalam jumpa
pers refleksi akhir tahun 2011 di kantornya, Senayan, Jakarta, Jumat
[30/12]. Nuh mengatakan, itu sebabnya APBN 2012 diarahkan untuk
menyediakan subsidi siswa miskin untuk menyasar sebanyak 6 juta lebih
siswa. Nuh berharap bantuan siswa miskin ini akan dapat menyelamatkan
paling sedikit 800 ribu siswa dari putus sekolah dan memberi kesempatan
bagi 740 ribu siswa untuk melanjutkan ke jenjang pendidikan yang lebih
tinggi. “Jika memang peserta didik karena keterbatasan ekonominya si
siswa di SD sudah mendapatkan bantuan subsidi siswa miskin, maka saat
peserta didik itu masuk ke SMP, dipastikan akan mendapat bantuan
serupa,” jelasnya. Pemberian subsidi ini, lanjut Nuh, diharapkan dapat
mengurangi beban pengeluaran keluarga miskin untuk pendidikan. Selain
itu, agar ada peningkatan angka melanjutkan siswa antar jenjang
pendidikan dan penurunan angka putus sekolah.“Serta penurunan
kesenjangan pendidikan antara kelompok sosial ekonomi dan antar
wilayah,“ katanya. Bagi siswa SD dan SMP, bantuan juga bisa diterima
dari penggunaan dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS). Pada 2012 nanti,
dana tersebut dapat juga dimanfaatkan untuk kebutuhan personal siswa
miskin. [ant/dtk]
Make Money at : http://bit.ly/copy_win
Make Money at :
http://bit.ly/copy_win
Pendidikan Sekolah
Dasar Papua Tertinggal Selama 12 Tahun JAKARTA - Kementerian Pendidikan
dan Kebudayaan pada tahun 2012 akan memberi perhatian khusus kepada
daerah yang tertinggal dalam pembangunan pendidikannya. "Kemdikbud akan
memberi prioritas ke daerah-daerah seperti Papua, Papua Barat, yang
pendidikan dasarnya tertinggal. Sekolah dasar di Papua tertinggalnya
sampai 12 tahun. Kalau tidak dilakukan percepatan akan semakin
tertinggal," kata Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Mohammad Nuh pada
jumpa pers akhir tahun di Jakarta, Jumat. Mendikbud melanjutkan, tidak
perlu mencari siapa yang salah yang terpenting bagaimana ke
depannya."Kita harus jemput bola khususnya di daerah yang tertinggal
pendidikannya," kata M Nuh. Saat ini Papua dan Papua Barat pendidikannya
memprihatinkan. Nuh menyebutkan untuk SMP di Papua ketertinggalannya
hingga 15 tahun. Sementara SD di Papua Barat mencapai 24 tahun
Ketertinggalannya. "Karena itu semua sumber harus diarahkan ke daerah
tertinggal tersebut," katanya. Pada paparan akhir tahun Kemendikbud Nuh
menegaskan tahun 2012 akan menjadikan tahun layanan kepada mereka yang
tak terjangkau. Hal itu merupakan bagian dari upaya melanjutkan dari
program keramahan sosial yang ditandai dengan menjemput lulusan
SMA/MA/SMK dari keluarga miskin masuk perguruan tinggi. Namun Nuh
mengakui untuk menjangkau yang tak terjangkau itu butuh waktu. "Dan itu
selesainya bisa 10 tahun lagi," katanya. Dalam kesempatan itu, Nuh
mengatakan pada tahun 2011 telah dikeluarkan Permen No.60 / 2011 tentang
larangan pungutan biaya operasional sekolah dan larangan pungutan biaya
investasi sekolah.Peraturan itu lanjut Nuh melarang sekolah negeri
memungut biaya untuk membuat kelas baru serta rehabilitasi sekolah.
"Kepala sekolah yang melanggar bisa kena sanksi teguran, mutasi serta
sanksi administratif," katanya. Rp 3,9 T Untuk Siswa Miskin Anggaran
pendidikan pada tahun 2012 di Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan
(Kemendikbud) sebesar Rp 29,19 triliun. Kemendikbud menyiapkan subsidi
sekitar Rp 3,9 triliun bagi 6 juta siswa dan mahasiswa tidak mampu.
“Saat ini terdapat 1,18 juta siswa putus sekolah dan 2,33 juta lulusan
SD-SMA yang tidak bisa melanjutkan ke jenjang pendidikan yang lebih
tinggi karena alasan faktor ekonomi,” ujar Mendikbud M Nuh dalam jumpa
pers refleksi akhir tahun 2011 di kantornya, Senayan, Jakarta, Jumat
[30/12]. Nuh mengatakan, itu sebabnya APBN 2012 diarahkan untuk
menyediakan subsidi siswa miskin untuk menyasar sebanyak 6 juta lebih
siswa. Nuh berharap bantuan siswa miskin ini akan dapat menyelamatkan
paling sedikit 800 ribu siswa dari putus sekolah dan memberi kesempatan
bagi 740 ribu siswa untuk melanjutkan ke jenjang pendidikan yang lebih
tinggi. “Jika memang peserta didik karena keterbatasan ekonominya si
siswa di SD sudah mendapatkan bantuan subsidi siswa miskin, maka saat
peserta didik itu masuk ke SMP, dipastikan akan mendapat bantuan
serupa,” jelasnya. Pemberian subsidi ini, lanjut Nuh, diharapkan dapat
mengurangi beban pengeluaran keluarga miskin untuk pendidikan. Selain
itu, agar ada peningkatan angka melanjutkan siswa antar jenjang
pendidikan dan penurunan angka putus sekolah.“Serta penurunan
kesenjangan pendidikan antara kelompok sosial ekonomi dan antar
wilayah,“ katanya. Bagi siswa SD dan SMP, bantuan juga bisa diterima
dari penggunaan dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS). Pada 2012 nanti,
dana tersebut dapat juga dimanfaatkan untuk kebutuhan personal siswa
miskin. [ant/dtk]
Make Money at : http://bit.ly/copy_win
Make Money at :
http://bit.ly/copy_win
Pendidikan Sekolah
Dasar Papua Tertinggal Selama 12 Tahun JAKARTA - Kementerian Pendidikan
dan Kebudayaan pada tahun 2012 akan memberi perhatian khusus kepada
daerah yang tertinggal dalam pembangunan pendidikannya. "Kemdikbud akan
memberi prioritas ke daerah-daerah seperti Papua, Papua Barat, yang
pendidikan dasarnya tertinggal. Sekolah dasar di Papua tertinggalnya
sampai 12 tahun. Kalau tidak dilakukan percepatan akan semakin
tertinggal," kata Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Mohammad Nuh pada
jumpa pers akhir tahun di Jakarta, Jumat. Mendikbud melanjutkan, tidak
perlu mencari siapa yang salah yang terpenting bagaimana ke
depannya."Kita harus jemput bola khususnya di daerah yang tertinggal
pendidikannya," kata M Nuh. Saat ini Papua dan Papua Barat pendidikannya
memprihatinkan. Nuh menyebutkan untuk SMP di Papua ketertinggalannya
hingga 15 tahun. Sementara SD di Papua Barat mencapai 24 tahun
Ketertinggalannya. "Karena itu semua sumber harus diarahkan ke daerah
tertinggal tersebut," katanya. Pada paparan akhir tahun Kemendikbud Nuh
menegaskan tahun 2012 akan menjadikan tahun layanan kepada mereka yang
tak terjangkau. Hal itu merupakan bagian dari upaya melanjutkan dari
program keramahan sosial yang ditandai dengan menjemput lulusan
SMA/MA/SMK dari keluarga miskin masuk perguruan tinggi. Namun Nuh
mengakui untuk menjangkau yang tak terjangkau itu butuh waktu. "Dan itu
selesainya bisa 10 tahun lagi," katanya. Dalam kesempatan itu, Nuh
mengatakan pada tahun 2011 telah dikeluarkan Permen No.60 / 2011 tentang
larangan pungutan biaya operasional sekolah dan larangan pungutan biaya
investasi sekolah.Peraturan itu lanjut Nuh melarang sekolah negeri
memungut biaya untuk membuat kelas baru serta rehabilitasi sekolah.
"Kepala sekolah yang melanggar bisa kena sanksi teguran, mutasi serta
sanksi administratif," katanya. Rp 3,9 T Untuk Siswa Miskin Anggaran
pendidikan pada tahun 2012 di Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan
(Kemendikbud) sebesar Rp 29,19 triliun. Kemendikbud menyiapkan subsidi
sekitar Rp 3,9 triliun bagi 6 juta siswa dan mahasiswa tidak mampu.
“Saat ini terdapat 1,18 juta siswa putus sekolah dan 2,33 juta lulusan
SD-SMA yang tidak bisa melanjutkan ke jenjang pendidikan yang lebih
tinggi karena alasan faktor ekonomi,” ujar Mendikbud M Nuh dalam jumpa
pers refleksi akhir tahun 2011 di kantornya, Senayan, Jakarta, Jumat
[30/12]. Nuh mengatakan, itu sebabnya APBN 2012 diarahkan untuk
menyediakan subsidi siswa miskin untuk menyasar sebanyak 6 juta lebih
siswa. Nuh berharap bantuan siswa miskin ini akan dapat menyelamatkan
paling sedikit 800 ribu siswa dari putus sekolah dan memberi kesempatan
bagi 740 ribu siswa untuk melanjutkan ke jenjang pendidikan yang lebih
tinggi. “Jika memang peserta didik karena keterbatasan ekonominya si
siswa di SD sudah mendapatkan bantuan subsidi siswa miskin, maka saat
peserta didik itu masuk ke SMP, dipastikan akan mendapat bantuan
serupa,” jelasnya. Pemberian subsidi ini, lanjut Nuh, diharapkan dapat
mengurangi beban pengeluaran keluarga miskin untuk pendidikan. Selain
itu, agar ada peningkatan angka melanjutkan siswa antar jenjang
pendidikan dan penurunan angka putus sekolah.“Serta penurunan
kesenjangan pendidikan antara kelompok sosial ekonomi dan antar
wilayah,“ katanya. Bagi siswa SD dan SMP, bantuan juga bisa diterima
dari penggunaan dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS). Pada 2012 nanti,
dana tersebut dapat juga dimanfaatkan untuk kebutuhan personal siswa
miskin. [ant/dtk]
Make Money at : http://bit.ly/copy_win
Make Money at :
http://bit.ly/copy_win
